Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil memperoleh penghargaan Digital Government Award dalam kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022.
Dengan adanya penghargaan tersebut, Kemenkumham semakin terpacu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Pemerintahan Digital.
Pada evaluasi tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18, kemudian pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,68 dan ditargetkan tahun 2023 meningkat menjadi 4,20 dengan predikat Sangat Memuaskan.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, seluruh jajaran Kemenkumham baik di unit eselon I dan Kantor Wilayah se Indonesia terus melakukan pembenahan antara lain melalui pemanfaatan email dinas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Heni Susila Wardoyo secara aktif terus mendorong jajaran dibawahnya, baik di Kantor Wilayah Gorontalo maupun di Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan optimalisasi penggunaan email dinas.
“Sesuai dengan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dalam surat edaran tentang Penggunaan Email Dinas di lingkungan Kemenkumham, untuk korespondensi kedinasan dari/kepada pihak eksternal, kita wajib menggunakan email dinas,” ungkap Kakanwil Heni Susila Wardoyo saat memberikan arahan dan penguatan tugas dan fungsi di Lapas Pohuwato, senin(14/08/2023).
Lebih lanjut Heni Susila Wardoyo dalam arahannya mengapresiasi pengelolaan keuangan dan keamanan Lapas Kelas IIB Pohuwato, karena dalam laporan pendahuluan Kalapas Pohuwato, Irman Jaya menyampaikan IKPA di unit kerjanaya memperoleh peringkat I Terbaik di wilayah kerja KPPN Marisa.
Sementara untuk bidang keamanan lapas, sampai dengan saat ini tidak ada kejadian yang menonjol.
Selain itu, Heni menekankan terkait dengan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja dan pelaksanaan satuan operasional kepatuhan internal (SATOPSPATNAL) pemasyarakatan agar dilaksanakan dengan baik.
Dalam kegiatan penguatan tugas dan fungsi di aula Lapas Kelas IIB Pohuwato ini, Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bagus Kurniawan dan Kepala Divisi Keimigrasian, Andry Indrady.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pohuwato, Irman Jaya dan jajarannya mendengarkan dengan seksama arahan Kakanwil dimaksud serta berkomitmen untuk mendukung penuh arahan yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah.
Kemenkumham Gorontalo
Heni Susilo Wardoyo
(Humas Lapas Pohuawato)