Tangerang - Sepanjang perjalanan tahun 2022 ini, begitu banyak dinamika yang dihadapi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ditengah berbagai perubahan
situasi dan kondisi yang sangat dinamis ini, jajaran Kemenkumham tetap bekerja dan berkinerja
melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja dan target kinerja
yang sudah ditetapkan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan tahun
2022 adalah masa pemulihan dan transisi. Pemulihan dari pandemi menuju endemi, serta
transisi dari work from home (WFH) menjadi work from office (WFO) secara penuh.
Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 pun menjadi faktor penting dalam menjaga
momentum pemulihan perekonomian nasional.
“Alhamdulillah, Puji Tuhan Kemenkumham berhasil menekan penyebaran Covid-19 di
lingkungan Kemenkumham, sehingga yang terdampak Covid-19 berada dibawah 1 persen
pada tahun 2022 ini,” kata Yasonna dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Kemenkumham.
Selain itu, kata Yasonna, salah satu keterlibatan Kemenkumham dalam event besar di tahun
ini adalah Presidensi G20, yaitu sebuah forum internasional yang merupakan wahana
kolaborasi antarnegara untuk bersama merumuskan rekomendasi kebijakan yang
menyediakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia.
Tujuannya adalah untuk dapat pulih secara berkelanjutan, dan inklusif di tengah krisis global
pascapandemi.
Pada kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan
Politeknik Imigrasi (Poltekim) Tangerang, Banten ini juga dihadiri oleh pimpinan tinggi (pimti)
madya di lingkungan Kemenkumham, di antaranya Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap
Budhi Revianto; Inspektur Jenderal, Razilu; Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen. Pol.
Reynhard SP. Silitonga, dan beberapa pimti madya lainnya.
Kemudian, pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah
dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU
KUHP), pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember 2022. Sebagaimana kita ketahui,
KUHP adalah UU paling lama yang berlaku di negeri ini, yaitu sejak tahun 1918. Ada banyak
persoalan di dalamnya yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika yang ada
saat ini.
“Proses pembaharuan dan pengubahan (revisi) telah lama dilakukan, sejak 59 tahun yang lalu,
mulai tahun 1963 hingga saat ini. Seluruh tahapan dilakukan secara cermat, penuh kehati-
hatian, transparan, partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan telah
mengadopsi berbagai gagasan dari publik,” ujarnya, Kamis (15/12/2022) siang.
Pada kesempatan ini, Menkumham juga menyampaikan capaian kerja Kemenkumham lainnya
sepanjang tahun 2022. Dalam bidang pembentukan regulasi telah menyelesaikan 3 RUU yaitu
UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diundangkan pada 16 Juni
2022; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang diundangkan
pada 3 Agustus 2022; dan Pengesahan RUU KUHP tanggal 6 Desember 2022.
Kemudian Pengundangan Lembaran Negara (LN) sebanyak 201 Peraturan Perundang-
Undangan (PUU); Tambahan Lembaran Negara sebanyak 64 PUU; Berita Negara sebanyak
1212 PUU; Publikasi Lembaran Negara sebanyak 201 dan Berita Negara sebanyak 1212;
Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi e-pengundangan, e-
litigasi, e-partisipasi publik, e-helpdesk perancang, dan OPERA (Obrolan Perancang); analisis
evaluasi terhadap 232 Peraturan Peraturan Perundangan-Undangan; mengintegrasikan 1.220
anggota JDIH ke dalam JDIHN.go.id; serta menetapkan 323 desa sebagai “Desa Sadar
Hukum”.
Dalam bidang Pelayanan dan Penegakan Hukum, telah diterapkannya Second-Home Visa;
masa berlaku paspor menjadi 10 tahun; percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online dan
peluncuran e-Visa on Arrival (e-VOA).
Pada pelayanan publik, penerbitan paspor sebanyak 2.868.261 paspor dan pemberian Izin
Tinggal Keimigrasian sebanyak 33.131. Pada penegakan hukum keimigrasian, meliputi
Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 2.310 tindakan, Penyidikan Tindak
Pidana Keimigrasian sebanyak 36.
Kemudian melakukan pembinaan 7.639 Klien Pemasyarakatan sehingga ybs sudah dapat
bekerja; pelatihan kerja produksi bagi 12.198 Narapidana, 11.521 diantaranya telah
mendapatkan sertifikat; pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum
sebanyak 1.870 anak.
Pelayanan publik lainnya yakni penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sebanyak
187.852 permohonan (merek sebanyak 85.178, indikasi geografis 13, hak cipta 85.545, paten
14.811, dan desain industri sebanyak 2.305 Pemohon); penyelesaian 11 aduan karena
terindikasi pelanggaran kekayaan intelektual, selanjutnya direkomendasikan Kominfo untuk
melakukan pemblokiran terhadap 457 website.
Capaian dalam bidang kekayaan intelektual lainnya adalah dengan diluncurkannya berbagai
inovasi revolusioner layanan publik, berupa POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak
Cipta); POP Merek (Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek); POP Petikan Merek
(Persetujuan Otomatis Permohonan Petikan Merek; POP Lisensi Merek (Persetujuan Otomatis
Pencatatan Lisensi Merek); IP Marketplace; Aplikasi dan Pusat Data Nasional KIK Terintegrasi
dgn K/L; dan Pusat Data Lagu dan/Musik (PDLM).
Kemudian penyelesaian permohonan Badan Hukum dan Badan Usaha sebanyak 857.423,
Layanan Kenotariatan 3.759, sertifikat jaminan fidusia 5.945.456, layanan hukum internasional
22.769 dan Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara sebanyak 46.512 Pemohon;
menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dan pemanfaatan basis data Beneficial
Ownership; memberikan bantuan hukum berupa litigasi bagi masyarakat miskin sebanyak
7.605 Orang dan juga 1.856 bantuan hukum non-litigasi.
Capaian selanjutnya adalah telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Singapura. Hal ini menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang telah
dirintis sejak 1998. Kemudian peluncuran layanan Apostille yang memberikan kemudahan
dalam satu langkah penerbitan legalisasi dokumen, yang dapat langsung digunakan di 124
negara pihak Konvensi Apostille.
Pada Bidang Penegakan dan Pemajuan HAM telah dilaksanakan diseminasi HAM, dan
Yankomas Hukum; serta menetapkan Kabupaten/Kota yang Peduli HAM.
Bidang Dukungan Manajemen telah terimplementasi Merit System melalui Manajemen Talenta;
Menggelorakan Produk Dalam Negeri melalui e-katalog; Melaksanakan audit berbasis risiko,
audit tematik, dan juga remote audit; Pembuatan aplikasi e-Mawas 2022; Pembuatan 58 policy
brief/policy paper; 5 Jurnal Sitasi karya tulis ilmiah, dan menyelenggarakan seminar nasional;
Menyelenggarakan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 200 Peserta; Melaksanakan
pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebanyak 211 Peserta; Melaksanakan Uji
Kompetensi bagi 12.286 Pegawai; Melaksanakan Diklat klasikal e-learning bagi 11.764
Peserta; memberikan Reward dan Punishment berupa Purna Pengayoman: 917 Pegawai;
Karyadhika: 203 Pegawai; Satya Lancana Karya Satya: 4.552 Pegawai; Mitra Kerja: 331 Orang;
dan Hukdis Pemberhentian: 48 Pegawai.
Keberhasilan lainnya di bidang pengembangan SDM yang dilakukan BPSDM dari Lembaga
Administrasi Negara (LAN) adalah dengan disematkannya predikat sebagai Lembaga
Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi dengan kategori Bintang 2; predikat sebagai lembaga
penyelenggara terakreditasi A untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tk.Il (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas (PKP) dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kategori
Bintang 1; serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah terakreditasi dengan nilai
A kategori Bintang 1.
Selain capaian kinerja tersebut, Yasonna juga menyampaikan berbagai prestasi kerja
Kemenkumham yang membanggakan, sebagai berikut (ada 18 prestasi besar) :
1. Presiden Filipina, Duterte, menganugerahkan Kaanib ng Bayan atau Ally of the
Nation kepada Menteri Hukum dan HAM karena berkontribusi bagi WN Filipina di
luar negeri lewat kebijakan Keimigrasian saat pandemi Covid-19;
2. BKN Awards dengan kategori “Sangat Baik” dalam penyelenggaraan Merit System
Kepegawaian;
3. Peringkat 1 Penilaian Kompetensi dari BKN bagi Kementerian/Lembaga Tipe Besar;
4. Penghargaan “Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik” dari Ombudsman
Republik Indonesia;
5. Piala Anggakara Birawa dari Kemenpan-RB, dalam “Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik”;
6. Mampu mempertahankan WTP ke-13 kalinya di tengah pandemi Covid-19;
7. Top 3 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan predikat “Badan
Publik Informatif” untuk pertama kalinya sejak 2011, sebelumnya dalam
penyelenggaraan KIP dengan predikat “Cukup Informatif”, (peringkat ke-2);
8. Peringkat ke-2 penilaian BKN, dalam hal Pemanfaatan Data Sistem Informasi;
9. Peringkat ke-2 Kinerja Anggaran Pagu Besar K/L dari Kemenkeu;
10. Top 2 Penghargaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penilaian dari
Kemenpan-RB;
11. Peringkat ke-3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan-
RB;
12. Top Inovasi Pelayanan Publik Kategori Kelompok Umum dari Kemenpan-RB untuk
Aplikasi Situational Judgment Test (SJT);
13. Akreditasi Bintang Dua sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan oleh LAN-RI;
14. Akreditasi nilai “A” kategori bintang 1 pada Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah, dari LAN-RI;
15. Penghargaan atas peran sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
Terjaga untuk Melindungi Eksistensi Bangsa dan Negara;
16. Piagam Penghargaan atas peran serta Kemenkumham dalam Penyelamatan dan
Pelestarian Arsip Statis Penanganan Covid-19 yang Bernilai Guna
Pertanggungjawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan
Bernegara;
17. Penghargaan sebagai Kementerian Pengumpul Zakat terbaik dari Badan Amil Zakat
Nasional;
18. Menteri Hukum dan HAM sebagai Top Leader on Digital Implementation Top Digital
Awards 2022 dari Majalah It Works;
19. Dan berbagai prestasi lainnya.
Tangerang, 15 Desember 2022
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal
#RefleksiKumham2022
Refleksi Akhir Tahun Kumham 2022